TANGERANG – Komisi Informasi Provinsi Banten mengapresiasi Pemkab Tangerang karena telah membentuk 140 Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa dari total 246 desa.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, Hilman, juga mengapresiasi kegiatan sosialisasi PPID Desa oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang selama lima hari ini. Dia menyampaikan, tujuan sosialisasi ini agar presepsi antara petugas PPID sama. Dengan begitu informasi yang diberikan kepada masyarakat mampu memenuhi kebutuhan mereka.
“PPID merupakan salah satu cara pemerintah untuk menyampaikan hasil dan proses penyampaian informasi kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat merupakan unsur terpenting dalam proses pembangunan daerah,” ujar Hilman.
Menurut dia, dengan adanya keterbukaan informasi, maka masyarakat bisa menjadi pemicu serta agen perubahan di dalam sistem pemerintah.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika, Suryadi, mengucapkan terima kasih kepada Narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Banten yang ikut serta membantu dan memberikan pemahaman yang mendalam terkait PPID Desa dalam pelaksaanaan ini.
Kegiatan sosialisasi PPID Desa ditutup pada Jum’at (5/11/2021). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mewujudkan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 hingga tingkat desa.
Sosialisasi yang dikhususkan kepada seluruh Pemerintahan Desa di Kabupaten Tangerang ini digelar secara bertahap selama lima hari untuk 5 zona atau wilayah yang berlangsung melalui virtual meeting dari tanggal 27-28 Oktober dan dilanjut 3-5 November 2021 yang diikuti oleh 29 Kecamatan dan 246 Desa.
“Kami juga ucapkan terima kasih kepada Partisipan yaitu Kecamatan dan Desa yang mengikuti Sosialisasi, Serta Tim PPID yang bersinergi dalam terselenggaranya acara ini dengan lancar,” ucapnya.
Suryadi mengatakan, demi mencapai keterbukaan informasi sampai ke tingkat desa, jajaran PPID Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya melakukan penguatan dan pembenahan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada aspek-aspek komitmen, koordinasi dan inovasi agar tercapai hasil yang diinginkan. (RS/nA)
