TANGERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang akan menerapkan sekolah hybrid di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) mulai tahun ini. Namun tidak semua sekolah akan memberlakukan sistem ini dan penerapannya pun berbeda dengan sistem daring (online) sebagai pada masa Covid-19 dulu.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menandaskan bahwa penerapan sekolah hybrid akan dimulai pada ajaran baru tahun ini. Penerapan sekolah hybrid pun hanya berlaku untuk 10 SMP terlebih dahulu, khususnya sekolah yang kegiatan belajar mengajarnya masih double shift atau pagi sore.
“Ini perlu saya jelaskan dan perlu digarisbawahi sekolah hybrid ini bukan seperti zaman Covid. Online full tetapi ini adalah sekolah Hybrid dalam satu minggu, tiga hari siswa masuk sekolah dan 3 hari siswa belajar di rumah itupun belajar di rumah dipandu dengan modul-modul pembelajaran yang telah dipersiapkan,” kata Bupati saat membuka kegiatan Fokus Grup Discussion (FGD) mengenai sekolah hybrid di Kabupaten Tangerang, di GSG Puspemkab Tangerang. Selasa, (20/6/23).
Bupati meminta Dinas Pendidikan dan seluruh stakeholder terkait benar-benar bisa memberikan pemahaman sejelas-jelasnya tentang sekolah hybrid kepada para siswa, orang tua dan masyarakat. Dia berharap sekolah hybrid tidak mengesampingkan pengembangan karakter dan pendidikan budi pekerti yang diajarkan secara langsung di sekolah-sekolah.
“Karena anak-anak SMP pun mereka butuh adaptasi dengan lingkungan sekolah pengembangan karakter dan juga pendidikan budi pekerti yang diajarkan secara langsung di kelas,” tuturnya.
Menurut Bupati, tantangan pelaksanaan sekolah hybrid adalah sarana gadgetnya. Untuk itu, nantinya Pemerintah Kabupaten Tangerang akan memberikan bantuan gadget dari APBD ataupun dengan kolaborasi dengan swasta melalui CSR perusahaan untuk sekolah-sekolah sehingga anak-anak yang belum memiliki gadget bisa meminjam ke sekolah.
“Urgensi dilaksanakannya pembelajaran atau sekolah hybrid di Kabupaten Tangerang ini karena didasari pada jumlah lulusan sekolah dasar di Kabupaten Tangerang yang terserap di Sekolah Menengah Pertama Negeri hanya sekitar 45% lebih,” ungkapnya.
Bupati juga menandaskan salah satu peran dari pemerintah daerah dalam rangka memaksimalkan penyerapan siswa sekolah dasar yang masuk ke SMP salah satunya dengan cara sekolah hybrid yang sudah dilakukan kajian yang cukup lama dan sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan Indonesia.
“Sekali lagi saya berharap sekolah hybrid ini dapat berjalan lancar. Segala kekurangan yang terjadi di lapangan, langsung segera dibenahi dan disempurnakan,” pintanya.
(Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tangerang)
